Aspirasi Mahasiswa

Universitas Gajah Mada rupanya merespon positif pembubaran ormas HTI setelah ormas ini resmi dibubarkan pada tanggal 19 juli lalu oleh pemerintah melalui PERPU No. 2 Tahun 2017.  Rektor UGM Prof Panut Mulyono memberikan dua opsi bagi para civitas akademika yang diduga terlibat organisasi terlarang tersebut.

“Kita tentunya tegas dan ikuti panduan Kemristekdikti. Menurut aturan kepegawaian itu ada dua, mundur dari HTI atau keluar dari UGM!” tegasnya, seperti dilansir dari KRJogja, Selasa (25/7/2017).

Panut juga mengungkapkan, UGM telah sejak lama aktif dan meneguhkan diri untuk menanamkan Pancasila bagi setiap civitasnya. Lewat Kongres Pancasila yang diselenggarakan maupun kegiatan pembelajaran pada umumnya, UGM senantiasa berkomitmen para civitasnya bisa berkontribusi positif bagi perkembangan dan kemajuan bangsa

Senada dengan ungkapan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya membuka Kongres Pancasila beberapa waktu lalu. Sebagai alumni Kehutanan UGM, ia merasa bangga dengan posisi almamaternya yang telah lama berkontribusi memperjuangkan Pancasila.

“UGM telah lama terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam proses membangun bangsa dan kini tugas kita untuk memperkuat Pancasila, sebagai jalan hidup berbangsa dan bernegara,” pungkas Jokowi.

Seperti diberitakan, Kementerian Hukum dan HAM resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia dari kegiatan organisasi masyarakat (Ormas). Hal itu sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan HAM, Freddy Haris menjelaskan pihaknya mencabut badan hukum HTI itu sebagai upaya menjaga ideologi dasar negara, yakni Pancasila dari kepunahan.

“Pencabutan badan hukum HTI ini sebagai langkah merawat eksistensi Pancasila sebagai ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Freddy di Kemenkumham RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Freddy menambahkan surat keputusan (SK) pencabutan badan hukum HTI ini dilakukan sudah sesuai dengan standar hukum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).