Aspirasi Mahasiswa

Oleh Syamsul Ma’arif –  
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah satu instrument fundamental dalam sebuah Negara. Kita ketahui bersama, prasyarat Negara untuk disebut modern harus memuat tiga asas penting dalam Konstitusinya, salah satunya memuat tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Secara primer HAM adalah kodrati bagi setiap insan yang hidup, Penghisapan manusia atas manusia, penindasan atas sesama dan mengambil hak milik orang lain adalah satu garis senonoh yang tidak patut dilakukan atas dasar kepentingan apapun, apalagi harus merenggut hak hidup orang lain demi kepentingan politik.

Bertepatan dengan hari HAM sedunia, momentum ini menjadi kesempatan yang elegan untuk menegur Pejabat Pemerintah, orang-orang yang ada di atas kekuasaan sana selaku pemangku kekuasaan tertinggi agar mengingat kembali bahwa pelanggaran-pelangga­ran HAM yang pernah terjadi atau bahkan sedang terjadi di Indonesia hendaknya tidak sebatas menjadi sejarah diatas kertas. Persoalan HAM adalah persoalan kemanusiaan yang harus dituntuskan dengan keterbukaan yang selebar-lebarnya agar harmonisasi antar sesama manusia dan sesama bangsa indonesia tetap normal dan damai. 

Perampasan lahan agraria, hilangnya beberapa aktivis, intimidasi terhadap orang yang dinilai subversif dan penghilangan-penghil­angan nyawa secara paksa atas orang-orang yang melawan masih menjadi satu masalah yang terlalu larut untuk dibicarakan. Hal ini terjadi karena mobilitas politik yang ada masih menjadi kendali diatas supremasi Hukum, bukan supremasi Keadilan. Kendati supremasi Hukum ditegakkan, apalah daya, Hukum tetap menjadi angin lalu yang tidak mampu menembus elite-elite Oligarki yang mengendalikan ruang public kekuasaan. Itu artinya, Hukum mudah di susupi dan dipolitisasi oleh orang-orang yang berkuasa agar kehadirannya tidak menjadi satu alat penegak mereka-mereka yang bersalah.

Kita megharapkan ada perubahan, kita mengharapkan ada pemulihan hak dari para korban, kita mengharapkan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi efektif. Namun, harapan hanya mungkin terwujud bila kita tidak membiarkan ruang public dikuasi elit oligarki. Kita harus merebutnya Dalam walau bagaimanapun dan dengan cara apapun. kita bersama sama, mencari jalan bagaimana kita merebut ruang 
politik bagaimana agar instrument instrument demokrasi dan instrument intrument hak asasi manusia tidak lagi dibahak oleh elit oligarki demi kepentingan politik mereka.

Bagaimanapun caranya, apa yang seharusnya menjadi hak kita harus diupayakan oleh pemerintah agar semua itu bisa kita dapatkan. Lahan agraris yang menjadi sumber penghidupan manusia tidak boleh tidak harus menjadi hak mutlak rakyat kecil agar keberlangsungan hidup banyak orang bisa terjamin. Jika semua lahan agraris harus dijadikan bangunan-bangunan megah dan pabrik-pabrik apa kita hendak menjadi bangsa konsumtif dalam segala bidang?.
Hal demikian tidak boleh terjadi, perampasan lahan harus segera di hentikan demi Berdikarinya bangsa minimal dalam soal pangan. Tidak melulu inport dari Luar Negri yang jelas-jelas merugikan bangsa kita sendiri yang harus membayar mahal semua bunga yang dikeluarkan oleh mereka.

Kemudian soal penyampaian pendapat dimuka Umum, itu juga harus menjadi hak mutlak kita selaku rakyat kecil dan para Mahasiswa. Melihat dan memperhatikan dengan seksama tindakan aparatur penegak Hukum terlebih Polisi kerap melakukan tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya terhadap mahasiswa/aktivis yang sedang menyampaikan aspirasinya di muka umum. Pemukulan dan pengeroyokan aparat sering kita temui dalam beberapa kesempatan. Persoalan ini harus clear, Aspirasi yang seharusnya menjadi satu bahan evaluasi pemerintah atas ketidak mampuannya mengurusi rakyat malah harus mendapat fid back yang tidak responsif darinya dengan berbagai dalih perusakan fasilitas umum dan lain sebagainya

*(Penulis adalah mahasiswa UIN Banten /Kader Front Aksi Mahasiswa)