MahasiswaNews

Aliansi Mahasiswa Peduli Bencana Gelar Solidaritas Bencana Selat Sunda

Serang, Indokampus.com –¬†Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Bencana (AMPB) yang terdiri dari (SDMN serang, NDP, PUSKEBA, SEMPRO, PERMAHI Kom UIN, FPMD, LMND, KAMMI kom Untirta, UMC, HIMATA Kom UIN, sema FEBI UIN, KUMALA Kom. UIN, KUMAUNG serang, BEM FKIP Ciwaru, Himma PPKN Untirta, Himnas PPKN wilayah II, SWOT UIN Banten) menggelar “Solidaritas Bencana dan penggalangan dana”bertempat di lampu merah ciceri serang-Banten. Kami,(7/02/2019).

Selain melakukan penggalangan dan mereka juga turut menggelar sanggar budaya sambil menyanyikan beberapa lagu dan akustik.

Koordinator UIN Fauzan mengungkapkan “Tepat tangga 22 Desember 2018 telah memicu terjadinya tsunami yang menghantam daerah selat sunda yang telah memakan korban meninggal dunia 437 jiwa dan korban luka sebanyak 14.059”.

Lanjut Fauzan “Setelah lebih sebulan, masyarakat masih menghadapi persoalan serius terutama d soal ekonomi yang samapai saat ini masih lumpuh, terutama korban di wilayah pesisir yang mayoritasnya adalah masyarakat nelayan, menghadapi kenyataan bahwa alat kerja mereka rusak akbiat tsunami yang melanda kemarin, sehingga aktivitas ekonomi mereka lumpuh total dan sejauh ini membuat mereka bertahan hanya dari bantuan logistik para relawan silih berganti”. Kamis (7/3).

Fauzan yang biasa disapa Sokong juga menyoroti soal pemerintah, menurutnya “Kementrian Kelautan dan Perikanan sudah menguarkan statemen pada tanggal 24 desember 2018, bahwa masyarakat nelayan akan dapat bantuan atas perahu dan alat tangkap yang rusak, akan tetapi kenyataannya sampai saat ini menurut pengkauan nelayan di kecamatan sumur mereka belum mendapatkan bantuan langsung, bahkan informasi apapun terkait bantuan yang dijanjikan pemerintah tersebut”.

Sementara itu Diego salah satu peserta Solidaritas mengatakan “Selain permasalah alat kerja masyarakat nelayan yang rusak akibat bencana tsunami selat sunda desember kemarin, masyarakat juga menghadapi persoalan atas rumahnya yang rusak ataupun hancur akibat tsunami, bahkan bantuan lebih banyak disalurkan dari para relawan dibandingkan dengan pemerintah”. Ungkapnya.

“Berdasarkan banyaknya masalah, masyarakat korban bencana merasa bahwa pemerintah saat ini tidak memberikan perhatian serius kepada korban bencana alam, yang padahal hal tersebut telah diatur secara jelas dalam UU No. 24 tahun 2007 terkait dengan bagaimana keharusan pemerintah dalam bertanggung jawab dalam segala proses pasca bencana, yang didalamnya termasuk proses rekontruksi bahkan sampai pada soal pemulihan keadaan ekonomi masyarakat korban bencana. “Paparnya, Kamis (7/2)

Mereka juga menutut secara keras kepada pemeirintah untuk segera memenuhi hak korban bencana tanpa syarat, bahwa sejatinya seluruh korban bencana memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan UU No 24 Tahun 2007.

“Kami juga mengajak segala elemen dapat terlibat agar bersolidaritas dna memberi dukungan kepada para korban bencana alam dalam memperjuangkan hak-haknya”. Pungkasnya.

Wartawan : Jejen

Editor : Adi.R

Show More
loading...

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close