BeasiswaNasional

12 Tahun Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Bumi Banten

Serang, Indokampus – Komunitas Soedirman (KMS) 30 gelar diskusi yang bertema “Nasib Sekolah Gratis Di Bumi Banten”. Senin,/13/08/2018.

Suhendar (Tenaga Ahli Gubernur bagian hukum) yang merupakan narasumber diskusi yang di adakan oleh KMS 30 ini mengatakan tentang perjalanan 12 tahun penyelenggaraan pendidikan gratis di bumi Banten.

“Saya kira landasan kebijakan pendidikan gratis itu ada di pergub, tapi saya belum cek, cuma di keluarkannya dari biro hukum, tapi secara subtansi tidak memungut biaya terhadap pendidikan Sekolah Menengah ke Atas (SMA), saya kira norma itu sama dengan PP 47 thn 2008 tentang wajib pendidikan dasar pemerintah pusat “. Ujar Suhendar

Masih Suhendar “Kalo masalah pengeluaran pergub tanya lah ke biro hukum, saya kira tidak mungkin kebijakan tanpa landasan, artinya kebijakan itu berlandaskan pada tempo, soal pergubnya itukan kewenangan, jadi biro hukum kalo soal pengeluaran pergub”. Tambahnya

Lebih lanjut Ia menuturkan “Artinya pemerintahan daerah menjamin untuk terselenggaranya pendidikan 12 thn belajar, secara spesipik itu di pergub lah menjadi landasan pendidikan gratis”. Papar Suhendar

“Soal tehnis saya mohon maaf itu tidak bisa jawab karena itu OPD tekait, tapi menurut kang Ojat sudah ada perda tahun 2012 landasannya bahwa pemerintahan daerah harus menyelenggarakan pendidikan gratis”. Katanya

Suhendar Melanjutkan “Tapi ini judulnya bukan program gratis, artinya menjamin perselenggaraan pendidikan Sekolah Menengah ke Atas di Banten perda itu pun saya kira umum tidak bicara soal gratis, kalo soal gratis pendidikan di Banten”. Paparnya

“Tadi kan kang Ojel sampaikan bahwa dia bilang situasi ini sudah ada di perda tentang pemerintahan provinsi wajib untuk menjamin pendidikan Sekolah Menengah ke Atas tahun 2012 lalu di permentasikan oleh pergub, saya kira perda kan sifat norma nya emang umum, tapi soal teknis ada di pergub seperti undang-undang itu juga umum, disitulah soal teknis”. Tegas Suhendar

“Artinya penegasan bahwa pemerintah provinsi menjamin pendidikan menengah ke atas secara tidak di pungut biaya penegasan nya begitu, tapi kalo untuk biaaya BOS pusat sudah ada, fasilitas kan di pemerintahan provinsi, ya memang itu untuk menjamin keberlangsungan Sekolah Menengah ke Atas”. Pungk Suhendar

(Ajay)

loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close