Kolom

Demokrasi dalam Ketiak Penguasa Politik

Oleh : Hasan Al Hakiki

“Diam tertunduk melihat kedzaliman adalah perbuatan maksiat”, (Al-haqiqi)

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai Negara pada tangga 17 Agustus 1945, para penggagas bangsa Indonesia menetapkan dalam Undang-Undang dasar yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945, bahwa Indonesia adalah Negara yang menganut system demokrasi.

Negara demokrasi adalah Negara yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Mejlis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Di Indonesia penerapan system demokrasi sudah dimulai sejak masa presiden pertama (Ir. Soekarno) sampai saat ini. Meskipun telah tergolong lama menerapkan system demokrasi, Negara Indonesia masih di golongkan sebagai penerapan paham demokrasi yang masih cacat. Kecacatan demokrasi di Indonesia diungkap oleh Badan Penelitian Unit Intelegen Internasional.

Hal ini terbukti dengan banyaknya bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat dan kuruangnya keberpihakan pemerintah kepada rakyat, Sehingga pasalnya rakyat harus menanggung kekecewaan terhadap nasibnya sendiri. Dalam menelisik fenomena seperti ini, kekuasaan adalah faktor pemicu utama tersisihkannnya nilai-nilai demokrasi. Kemudian ditambah dengan sikap feodal yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga efek dari semua itu adalah demokrasi di Indonesia semakin terancam.

Michel Fouchoult, mengatakan bahwa kekuasaan adalah seksualitas, setiap seseorang yang telah menduduki kekuasaan tertinggi, maka meraka akan menikmati kenyamanan dalam posisi tersebut, tanpa berfikir dampak yang akan ditularkan terhadap generasinya. Sama halnya dengan seksulitas, lebih banyak menikmati dan kecanduan dalam dunia seks, maka secara otomatis mereka hanya berfikir kepuasannya, tanpa berfikir bentuk penyakit yang akan di tularnkan. Sehinggga yang akan menjadi korban dan akan menanggung ketimpangan adalah generasi selanjutnya.

Untuk mencapai kekuasaan, seseorang tidak akan pernah lepas dari system penerapan Politik Praktis. Politik praktis adalah paham politik yang menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu yang diinginnkan. Di Indonesia penerpan Politik Praktis menjadi sesuatu hal yang lumrah, hal ini sering kita jumpai pada saat proses pemilihan umum di tingkat desa, kabupaten maupun kota.

Penerapan system politik yang sering di jumpai adalah Money Politic dan Black Campion, hal ini merupakan suatu larangan yang tidak boleh di terapkan dalam dunia politik, karena akan menimbulkan sikap fasisme politik. Seperti contoh, mereka yang cenderung tidak ikut mendukung atau berpihak pada satu calon maka akan terdiskreditkan dan terdiskriminasi hidupnya.

Melihat dari kasuistik tersebut, yang akan menjadi korban secara berkepanjangan nantinya adalah masyarakat bawah yang tidak memiliki kuasa apapun. Mereka (Read: Penguasa) akan cenderung merasa nyaman dan bertindak otokratis, sehingga untuk melakukan tindakan tidak wajar sangatlah mudah baginya.

Oleh sebab itu, jika perpolitikan di Indonesia tetap tidak dirubah sesuai dengan etika politik berkeadaban, maka akan semakin lama Indonesia menjadi bagian dari nominasi Negara korup di Dunia. Karena meilihat dari aktor pelaku politiknya sudah mempersiapkan dan membuka jalan awal untuk melakukan tindakan korupsi.

Politik praktis sangat berhubungan dengan kondisi demokratisasi Negara Indonesia, jika perpolitikan di Indonesia tidak di arahkan dengan baik maka ancamannya adalah system demokrasi di Indonesia akan semakin cacat. Oleh karena itu, perlu ada batasan-batasan dalam dunia perpolitikan, serta mengarahkan dunia politik menjadi lebih bermoral demi mewujudkan dan membentuk Negara demokrasi yang ideal sesuai dengan harapan rakyat.

Radikalisme Politik
Radikalisme Politik adalah paham yang sangat ekstrem dalam dunia politik, terutama dalam penerapan politiknya yang menggunakan system otoritarian, sehingga setiap pelaku yang ada dalam politik tersebut akan saling tumbas menumbaskan.

Di dalam penerapan politik yang radikal, metode yang digunakan adalah tindakan yang tidak bermoral (Kekerasan), sehingga banyak yang menjadi korban dalam dunia perpolitikan, Seperti kasuistik yang sering terjadi adalah pembunuhan, aksi terror, penculikan dan sebagainya.

Terkadang yang menjadi korban bukan saja orang-orang yang ikut andil dalam dunia politik, melainkan orang yang tanpa musabab bisa menjadi sasaran untuk mengalihka sebuah isu perpolitikan.
Nico Machiavelli mengatakan bahwa dalam dunia perpolitikan jika tidak membunuh maka akan terbunuh, sesuai dengan prinsip radikalisme politik, setiap pelaku politik menggunakan cara masing-masing untuk menjatuhkan lawan politiknya dengan tujuan untuk mencapai suatu kekuasaan. Ketika sudah berkuasa maka dampak yang harus dihadapi oleh lawan dalam politiknya adalah pengucilan atau terdeskriminasi selama berada diwilayah tersebut.

Demokrasi dan Politik Ala Kaum Sarungan

Kentalnya jiwa demokrasi sangat layak jika kita menyebutnya berada pada ranah pesantren (Kaum Sarungan), menurut Prof. Greg Barthoon salah satu intelektual penting di Deakin University Australia, saat berkunjung ke 3 pondok pesantren yang ada di Lebak Banten, dalam dialognya ia menyampaikan bahwa sangat mengapresiasi terhadap keberadaan pesantren yang berada di Indonesia, karena pesantren juga turut mewarnai kehidupan demokrasi baik level di Indonesia maupun di Dunia. Bahkan ia juga menyebutkan bahwa peran pesantren di nusantara ini menunjukkan bahwa islam compantible dengan kondisi demokrasi yang sekarang menjadi acuan kehidupan berbangsan dan bernegara secara modern.

Dalam konteks Indonesia dan Dunia Global, pesantren memberikan sumbangsih dan pengaruh besar bagi perkembangan demokrasi, sedangkan perkembangan demokrasi di Indonesia semakin sukses karena adanya masyarakat madani atau Civil Society, termasuk di dalamnya ada komunitas pesantren atau lembaga-lembaga santri.

Walaupun dunia pesantren sangat kental dengan ilmu agama, namun, dilain sisi, pesantren saat ini sudah banyak menerapkan lembaga pendidikan formal (pendidikan umum). Jadi santri saat ini sudah bisa ikut berperan aktif dalam menghadapi era globalisasi, termasuk dalam dunia perpolitikan, santri mempuanyai peran yang sangat normatif. Karena dengan wawasan religiuitas yang cukup luas tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh santri akan lebih berhati-hati sesuai dengan syari’at agama islam.

Elias Canetti penulis buku Masse And Mact mengatakan bahwa diri manusia seolah berubah, ketika menjadi bagian dari massa. Seseorang bisa saja shaleh dalam kepribadiannya, akan tetapi tidak jika tergabung dalam suatu massa. Massa tersebut memiliki berbagai macam bentuk ciri, namun yang paling dasar adalah kekuatan dan jumlah.

Keduanya seolah menjadi segalanya dalam dunia nyata, seperti kebenaran bisa saja salah ketika jumlah massa lebih banyak yang mendukung dan menyukainya. Di Indonesia kasuistik seperti ini sering terjadi, banyak orang yang secara kepribadian ia shaleh, namun ketika andil dalam dunia politik keshalehan tersebut kembali kompromi dengan dirinya sendiri, sehingga menjadi penikmat yang merengsek ekonomi masuk dalam kehidupannya ( rakus serta bersikap tidak peduli secara massal), (Wettimena, 2017).

Menurut Reza A.A Wattimena salah satu penulis dan peneliti bidang politik, menafsirkan bahwa faktor utama yang bisa memperbaiki politik di Indonesia adalah perlu mengembangkan sikap keadaban public sejalan dengan kesalehan pribadi. Karena dengan menerapkan kesalehan secara massal maka secara otomatis keadaban politik yang bermoral masih bisa diwujudkan.

Kaum sarungan (Santri), merupakan salah satu aktor yang bisa menjawab problematika tersebut. Pertama; karena dengan keterbiasaan yang dilakukan oleh santri pada saat berada di pesantren, mereka bukan hanya menerapkan kesalehan pribadi, namun mereka juga lebih menjaga hubungan kekeluargaan sesama santri, walaupun banyak perbedaan antar suku atau adat.
Kedua; santri lebih banyak mengutamakan kerjasama, kebersamaan, saling melengkapi, dan saling memberikan peringatan pada saat salah satu teman sejawatnya melanggar peraturan. Dengan semua itu jiwa santri lebih kental dengan namanya demokrasi, karena mereka menganggap semuanya sama, tidak raja dan tidak ada tuan, yang ada hanyalah kebersamaan untuk mencapai kemaslahatan (sama rata – sama rasa).

Terkahir, santri lebih kental dengan sikap religius, dan sangat tawadduk terhadap gurunya, maka dari itu setiap apa yang menjadi pilihan dalam diri santri sejatinya akan kembali pada jalan syari’at agama. Kearifan seperti itu kerap sekali dilakukan oleh santri untuk mendapatkan jawaban dengan cara istikharoh.

 

Penulis adalah

1. Ketua Satu PMII STT Nurul Jadid

2. Himpunan Mahasiswa Sapudi (Himas)

3. IKSAPONPES

 

loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close