KolomSuara Mahasiswa

DPR haus HORMAT!

Jika menurut Ketua Badan Legalisasi DPR BAPAK SUPRATMAN ANDI AGTAS yang TERHORMAT  mengatakan bahwa UU MD3 pasal 122 huruf k adalah untuk menjaga kehormatan DPR maka kurang terhormat apa lagi anggota DPR jika dalam setiap aksi mahasiswa yang turun kejalanpun selalu mengembeli “WAHAI DEWAN yang TERHORMAT!”.

Tepat tanggal 12 Februari 2018 rakyat resah atas disahkannya pembungkaman kritik terhadap pemerintahan dalam pengesahan revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPRD dan DPD) Nomor 17 tahun 2014 dalam  Rapat Paripuna yaitu DPR melalui MKD memiliki kewenangan untuk mempidanakan para pengkritik atau dalam pasal 122 huruf k yang berbunyi bahwa MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) bertugas mengambil langkah hokum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hokum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Seperti yang kita ketahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, dimana dalam pasal 28E ayat (3) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Mengeluarkan pendapat adalah kebebasan, kebebasan adalah kemerdekaan dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dimana hak asasi manusia menjadi junjungannya.

OTORITER, tepatlah kata tersebut telantun dari nurani rakyat yang kebebasannya terrenggut melalui  UU MD3 no 17 tahun 2014 pasal 122 huruf k. Bagaimana tidak, dinegara yang menganut paham dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tapi menjadikan rakyat budak yang kritikannya saja bisa mendekatkannya dengan BUI.

DPR, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT bukankah seharusnya menampung suara rakyat dan mewakili suara rakyat namun mereka menunjukan sikap lain yaitu OTORITER. Mereka tidak bisa menerima kritikkan dari rakyat atas kerja mereka. Jika rakyat menyuarakan pendapat bukakah harusnya DPR faham, bahwa selama ini rakyat belum sejahtera, jika pendapat saja sudah dibungkam lalu harus kepada siapa rakyat mengeluh tentang keadaan mereka.

Jika halnya kritikan yang rakyat kemukakan tidak membangun, buktikan dengan kinerja lebih baik, buktikan dengan mensejahterakan rakyat! Itu cukup dan 100 kali lipat KEHORMATAN akan didapatkan oleh MPR, DPR, DPRD dan DPD. FAHAM!!! Kebebasan rakyat dalam berpendapat pernah dibungkam di zaman ORBA, dan 2018 menggema kembalilah “Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subvertif dan mengganggu keamanan maka hanya ada satu kata “LAWAN!”

Sebagai Rakyat saya menolak NAMUN sebagai Mahasiswa saya lebih keras menolak UU MD3 NO. 17 TH 2014 pasal 122 huruf K. Lain halnya, dengan lapang dada saya menerima disahkannya UU MD3 NO 17 TH 2014 pasal 122 huruf K jika DPR DIBUBARKAN!.

 

#TolakUUMD3NO.17TH2014

#DPROTORITER

#KEBEBASANDIBUNGKAM

#LAWAN!!!!!!!

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close