Aspirasi Mahasiswa

Gaji DPRD Naik, Rakyat Menjerit

Nuye Rashid – Terhitung sajak bulan Agustus lalu pemberitaan media masa tentang kenaikan gaji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten yang naik hingga 100% dan disahkan, artinya pada bulan ini “September”, para pelayan rakyat sudah dapat menikmati fasilitas dan bermacam tunjangan sesuai dengan PP no 18 Tahun 2017 yang telah disahkan tersebut.

Dari hasil pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten Menjadi Perda yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tertera dalam BAB II pasal 2 menyebutkan bahwa pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan penghasilan yang meliputi, uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain, kemudian, pimpinan dan anggota DPRD juga mendapatkan tunjangan reses dan tunjangan komunikasi Intensif. Sebelum pengesahan PP no 18 tahun 2017, anggota DPRD mendapatkan Gaji 30jt hingga akhirnya menjadi 60jt perbulan dan untuk pimpinan, naik menjadi 90 sampai 100jt.

Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya tunjangan transportasi, reses dan komunikasi intensif. Dari tunjangan reses dan cair disetiap agenda reses sebesar 21jt. Kemudian untuk tunjangan komunikasi intensif setiap bulannya DPRD Provinsi Banten mendapatkan 21jt, sementara untuk tunjangan transportasi saja seitar 17jt perbulan dan ketua DPRD sendiri tetap akan menggunakan mobil Dinas.

Sebanyak 85 Anggota DPRD Banten yang mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan yang rata-rata sesesar 33jt perbulan menyisakan tanda Tanya besar atas kefantastisan ini dikalangan masyarat, karena nyatanya saja ketimpangan sosial masih terjadi di 4 kota dan 4 kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Dari mulai pendidikan yang belum merata, seperti yang terjadi di SDN Sorongan 2 Lewi Malang Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang Provinsi Banten bahwasanya disana masih terdapat tempat belajar yang tidak layak disebut sekolah karena lebih menyerupai kandang ayam disertai dengan akses yang cukup sulit karena harus melewati jembatan reot dan jalan bebatuan yang besar serta tanah yang licin jika hujan melanda tidak hanya di Lewi malang di Kabupaten Lebakpun masih terdapat sekolah serupa tepatnya di Kampung Cibogo, Malingping utara yaitu MI dan MTS Cibogo.

Bisa saja itu hanya sebagian kecil dari ketidakmerataan sekolah yang layak karena mungkin masih banyak sekolah yang belum tersentuh pemerintah. Bukan hanya pendidikan, kesehatanpun masalah yang perlu diperhatikan pemerintah, karena masih saja membebani rakyat dengan biaya yang memberatkan dan di Provinsi Banten letaknya di Kec. Cinangka Kab. Serang Desa. Kubang Baros, masyarakat kampong Exodan kesulitan mendapatkan air bersih untuk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari. Serta masih banyak ketimpangan social yang terjadi dimasyarakat. Dari hasil survey Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Juli 2017 yang menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan public terhadap Partai Politik dan Dewan Perwakilan Rayat (DPR) cukuplah rendah, ini menunjukan kredibilitas anggota dewan yang dengan persepsi public.

Jika disisi masyarakat kecil, mereka menjerit atas ketimpangan social yang terjadi, bagaimana mungkin DPRD Banten berleha-leha dengan semua fasilitas Negara yang seharunya itu untuk mensejahterakan rakyat. Dengan dalih untuk mengurangi korupsi, tapi itu bukanlah sebuah alasan. Contohlah Negara Jepang, anggota dewan di Negara bunga sakura tersebut tidak mendapatkan gaji sedemikian besar namun mampu meminimalisir korupsi yang terjadi dipemerintahan fasilitas anggota dewa di Negeri inipun dibatasi karena itu tidak semena-mena.

Jadi menaikan gaji bukanlah solusi untuk pengurangan korupsi karena korupsi atau tidaknya nggota dewan itu tergantung dari nuraninya. Melihat gaji yang luar biasa setiap bulannya ini seharusnya anggota dewan dapat menciptakan sesuatu yang luar biasa untuk kepentingan rakyat, bekerja seproduktif mungkin dan menjunjung tinggi keadilan karena itu apabila saat ini APBD Banten dirasa mampu untuk membayar anggota DPRD sedemikian besarnya, seharunya pemerintahpun mampu untuk mensejahterakan rakyatnya terbebas dari segala bentuk ketimpangan social dan lainnya.

You might also like
Comments
Loading...