Kolom

HUKUM DAN KEADILAN

Oleh : Muhamad JejenUbi Societas Ibi Ius”Dimana  ada masyarakat di situ ada hukum”

Penegak hukum harus meberikan sanksi yang seadil-adilnya, Keadilan jadi barang sukar, ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. “ Najwa Shihab”

Berbicara hukum harus berangkat daripada suatu definisi, karena memang hal ini menjadi satu titik pangkal yang  merupakan poin yang perlu di perhatikan dalam segi tujuan yang bakal di perbincangkan,

Menurut Austin, “hukum adalah sebuah perintah dari yang berdaulat” tentu hal ini kita sadari bahwasanya hukum dibuat oleh penguasa untuk mengatur agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dalam bertindak,

Dari lintasan sejarah tokoh yang memperbicarakan hukum senantiasa meruju dan memperjuangan pada sebuah keadilan, kendatipun dengan mazhab  hukum positivisme, Jeremy Benetham “berbicara bahwasanya hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat.

Sejalan dengan ini Benetham mengungkapkan tidak ada hukum yang tidak bersifat imperatif maupaun tidak permisif , seluruh hukum memerintah atau melarang, membolehkan bentuk-bentuk tertentu dari perilaku tertentu. Benetham menyadari bahwa sifat imperatif dari hukum sering disembunyikan, bahwa hukum diekspresikan secara deskriptif, atau lebih jauh  pengacuan terhadap penghukuman sering tersembunyi.

Jika kita kaitkan dengan Negara Indonesia di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 berbunyi” bahwasanya Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dan dalam mukodimahnyapun berbicara tentang keadilan social bagi seluruh rakyat, jika merunut pada hirearki perundang-undangan, tentu UUD lah kedudukannya yang paling tinggi dan ada bebrapa peraturan perundang-undangan dibawahnya, kemudian dari perjalanan Negara Indonesia hingga hari ini apakah hukum dan keadilan sudah menyentuh seluruh rakyat?

Hukum atau yang sering di pahami sebagai undang-undang merupakan suatu produk yang bertujuan untuk memberikan keadilan yang memang sifatnya mengikat, sementara yang jadi sorotan disini adalah penegak hukum atau yang sering dikenal dengan sebutan hakim dan yang  lainnya, hakim merupakan tingkatan akhir dalam memberikan suatu keadilan melalui perkara yang putuskannya.

Negara Indonesia mengistimewakan tentang kedudukan HAM, pasalnya di dalam UUD pasal 28D ayat 1 bebunyi,” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum

Ayat 3 berbunyi” setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Kita juga mengenal asa-asas hukum yang memberikan jawaban nyata dalam teori-teorinya.

Dalam sautu Negara, hukum dijadikan suatu panglima tertinggi  yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyatnya, karena hukum suatu entitas dalam memberikan keadilan, ketentraman, kedamaian, dan lain sebagainya.

Namun hadirnya hukum bukan berarti keadilan akan  terwujud secara universal, melainkan keadilan yang di gariskan oleh penegak hukum  justru membuat rakyat nestapa, bayangkan saja kasus-kasus yang terjadi di Negara kita sugguh laur biasa, dimulai dari terjadinya korupsi dalam tubuh pemerintah hingga menyentuh rakyat kecil seperti tindak pencurian.

Seksinya kasus koruptor untuk di perbincangkan, dari rentetan peristiwa mungkin telah di sebarluaskan kepada khalayak, hal ini  tidak membuat rakyat puas terhadap keputusan yang berikan oleh penegak hukum, dikarenakan  tidak sebanding dengan perlakuan hukum terhadap  kejahatan yang di lakukan oleh rakyat kecil.

Miliaran atau bahkan terliunan uang Negara telah di sedot oleh sepasang krouptor kelas kakap, akan tetapi mereka selalu di istimewakan dalam ranah hukum, dimulai dari penyelidikan, penetapan tersangka, putusan pengadilan, sampai pada di jebloskannya ke hotel predeo, sangat-sangat tidak seimbang dengan  perlakuan terhadap rakyat yang mencuri bambu ataupun sandal jepit.

Kasus yang masih hangat yaitu kasus E-KTP, yang melibatkan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selain Negara yang dirugikan pun rakyat juga menderita lantaran tidak tersedianya blangkon KTP, sehingga dampaknya  daripada kasus ini rakyat tidak bisa membuat KTP dan aktivitas-aktivitasnya tersendat, kesusahan/kesulitan dalam mencari pekerjaan, dan lain sebagainya,

Idealnya kejahatan semacam ini harus di hukum seumur hidup ataupun hukuman mati, untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya part-part berikutnya, di Negara-negara yang menghendaki hukuman mati terhadap kasus korupsi, seperti korea, china, berhasil menakan terjadinya jumlah  korupsi dan membuat pejabat-pejabat takut serta kondisi Negara dan rakyatnya berjalan dengan baik, dari sini keadilanpu terwujud

Tidak hal-nya dengan kondisi di Negara Indonesia, korupsi merupakan suatu yang tidak aneh terdengar dan sudah menjadi culture dalam tubuh penguasa, apalagi kejahatan koruptor yang tidak terekspos oleh media, kemungkinan besar membuat tikus-tikus berdasi ini masuk dalam zona nyaman, sehingga tidak dapat dimungkiri tikus-tikus ini akan bergerliya kembali untuk melakukan perbuatan yang sama.

Perlakuan penegak hukum terhadap sang koruptor dengan ringannya hukuman yang di putuskan  tidak akan membuat mereka kapok, akan tetapi hal ini justru menimbulkan problematic baru, disadari atau tidak dalam hotel predeonya pun koruptor  berbeda dengan pencuri kecil, mereka dapat membeli kastil dengan segudang harta yang dimiliki.

Jika kita kaitkan dengan salah satu warga serang, yang dalam tahun 2009 tepatnya bulan November melakukan pencurian 2 ekor bebek , divonis oleh pengadilan dengan hukuman 7 bulan penjaran, dan kasus yang menimpa salah satu orang ujungkulon ketika ketahuan mencuri satu biji bambu, divonis oleh pengadilan sangat berat, dan banyak lagi kasus seperti ini yang mungkin tidak di publis oleh media, ini gambaran bahwasannya hukum kita sudah tidak lagi mencerminkan keadilan.

Adil merupakan suatu hal yang seimbang, artian tdak berat sebelah,tidak terintervensi oleh pihak manapun ketika melakukan suatu tindakan, sehingga keadilan disini tentu harus memihak kepada yang benar, kemudian hadirnya hukum sebagai alat untuk memberikan keadilan sebagaimana mestinya yang dirusmuskan dalam undang-undang.

Aristoteles mengemukakan bahwasanya keadilan itu terbagi kedalam beberapa bagian. yang pertama keadilan distributif, keadilan kumutatif dan keadilan vendikatif.

Pertama, keadilan distributif (justitia distributive) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Kedua, keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Ketiga, keadilan vendikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya.

Para pencari keadilan tentu menginginkan sebuah kebenaran dalam hukum, hal ini didasarkan pada aparat penegak hukum, keadilan tidak disekat oleh golongan, semua manusia kedudukannya sama di hadapan hukum, rakyat kecil maupun pemerintah harus taat pada hukum. Namun beda hal-nya dengan perlakuan penegak hukum hari ini?

Pada realitanya Persamaan di hadapan hukum hanyalah ada dalam teori, karena jaminan atau perlindungan terhadap rakyat kecil belum menyentuh, katakahlah hukum di Negara kita” tumpul keatas tajam kebawah.” Asas equality before the law harus terwujud dalam ranah hukum, agar kesamarataan  menyentuh seluruh elmen-elmen warga Negara dan keadilan sejatinya hak fundamental yang harus diberikan oleh Negara kepada rakyat.

Keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi di tubuh aparat penegak hukum sangat di perlukan, agar hak-hak rakyat dapat terwujud dan terlindugi , serta persamaan di hadapan hukum tercipta dengan adanya aparat penegak hukum yang netral dalam memberikan keadilan. Kemudian  persamaan di tinjau dalam kacamata hukum antara rakyat dan pemerintah sama, namun yang membedakan adalah perkara/kejahatan yang diperbuat.

Keterbukaan lembaga yang dalam hal ini lembaga-lembaga yang focus pada ranah hukum sangat diperlukan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum, dan sosialisasi-sosialisasi pendidikan seputar hukum harus hadir di tengah masyarakat, agar rakyat dapat memahami apa yang seharusnya mereka dapatkan dari makna keadilan.

Di sisi lain masyarakat juga harus bisa memperjuangkan haknya dan membela diri dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan di muka pengadilan, dan kita juga mengenal asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan lain sebagainya,  sehingga rakyat miskin juga dapat memperjuangkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan

Kehadiran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang hari ini hadir di tiap-tiap daerah sangat dibutuhkan oleh rakyat, karena rakyat dapat mengadu dan meminta bantuan dengan mudah tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak, kemudian “LBH” juga jangan pandang bulu ketika berdiri dan melihat mata rakyat

Hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan, karena memang diantara keduanya diikat dalam suatu wujud nyata akan kebenaran. Tidak dapat dibenarkan jika  hukum dan keadilan hanya milik kaum bermodal,

 

( Penulis merupakan Mahasiswa UIN Banten )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close