Aspirasi Mahasiswa

Koruptor Cocoknya di Asinkan, Buang ke Laut, Lalu di Jemur

Jika kita membahas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di negri ini kemungkinan besar itu adalah bahasan yang tidak akan pernah selesai dibahas hingga kiamat. Imbas dari bentuk Demokrasi yang terapkan ini seolah menjadi takdir yang harus menggerayut pada tubuh demokrasi dan tidak akan pernah tuntas diberantas kecuali menggunakan sistem pemberantasan yang keras, radikal dan tak kenal ampun.

Ada beberapa golongan yang mengkaji ini kemudian mereka mencoba mengajukan sistem pemerintahan yang menurutnya lebih baik dan efektif, dengan Khilafah misalnya, namun sayangnya Indonesia bukan negara islam, tapi hanya mayoritas warga negaranya saja yang beragama islam. Dan kalau misalkan kita berfikiran bahwa sistem demokrasi ini buruk saya rasa kurang tepat juga, sebab teori yang selama ini bisa dibuktikan adalah bahwa bukan sistem yang buruk, tapi pelaksana sistemlah yang kurang bagus. kalaupun misalnya Khilafah diterapkan, tapi pelaksana sistem khilafahnya sama buruknya dengan pelaksana sistem demokrasi, Indonesia tidak akan pernah sampai pada cita-citanya.

Keluar dari masalah khilafah, Demokrasi yang dicederai oleh tindakan koruptif kini semakin menunjukan keburukan sistem demokrasi, namun sebenarnya bukan pada masalah buruknya sistem yang digunakan, tapi lagi-lagi terdapat pada masalah pelaksana sistemlah yang jelas-jelas buruk.

Pendirian beberapa lembaga pemberantas korupsi yang sebelumnya tidak mencapai tujuan, lembaga terakhir pemberantas korupsi yang hari ini kita ketahui adalah KPK, namun sayangnya sikap melemahkan terhadap KPK oleh pemerintah pusat jelas ditunjukan dihadapan publik, ini yang kemudian menjadi tolak ukur sejauh mana pemerintah benar-benar siap dalam memberantas korupsi. Lebih buruk jika mantan presiden sendiri sudah mempunyai niat untuk membubarkan KPK.

Dan hingga hari ini yang dipertontokan kepbulik oleh para wakil rakyat yang terhormat adalah hanya sebatas konsep kosong, argument cerdas tapi menjijikan, debat absurd dan rebutan kue-kue kekuasan hingga mereka harus membenci sesama wakil rakyat dan lupa dengan apa yang seharusnya mereka kerjakan lalu kemudian mereka makan gajih buta dan tidur enak dengan para selir bayaran di hotel tanpa merasa berdosa.

Sudah kita bahas pada tulisan yang lalu tentang bagaimana caranya memberantas korupsi dan koruptor dengan menggunakan pendekatan bahasa dan istilah. Kita semua sama-sama tau dan paham bagaimana negara ini bisa hingga sekarang masih berdiri, namun sayangnya negara ini tidak tegak berdiri melainkan sedikit agak jongkok kebelakang, bukan kedepan, yang suatu saat akan roboh kemudian hancur. Indonesia adalah negara hukum, pelaksana dan penegak hukum siap menegakkan hukum apapun yang terjadi, tapi Indonesia juga negara HAM, Hukum mau tidak mau harus berjalan selaras dengan HAM. Kita tidak bisa menembak mati koruptor, atau mengubur hidup-hidup koruptor atau juga memenggal koruptor, ini jelas melanggar HAM, kita hanya bisa memotong masa tahanan koruptor dengan harapan mereka bertobat dan tidak korupsi lagi, namun sayangnya koruptor adalah kedelai yang mudah terpelosok kedalam lubang 2 hingga 10 kali dan susah diajak kerja sama karna kedelai lebih bodoh yang kita kira.

Jika kita sama-sama berteriak “Hukum mati koruptor”, meraka juga akan sama berteriak, “jangan, itu melanggar HAM” lalu apa yang harus kita lakukan agar terbebas dari masalah korupsi?. Dengan coba memeberikan solusi yang cerdas, pemerintah mendirikan lembaga khusus untuk menangani korupsi, tapi dengan alibi yang cerdas juga pemerintah melemahkan dan bahkan mendiskriminasi lembaga khusus pemberantas korupsi, lalu siapa yang sebenarnya korupsi kalau bukan pemerintah sendiri?. Pendirian lembaga ini seolah hanya untuk meberikan sedikit harapan kepada masyarakat. mungkin bahasanya “tenang, ada KPK semua koruptor ditangkap” ya memang, tapi sayangnya KPK hanya menangkap dan yang menghakimi lembaga lain yang jelas sama-sama korupsi. ini artinya, lembaga korup menghakimi orang korup, maka yang terjadi adalah kongkalikong, simsalabim potong masa tahanan, denda tidak memberatkan, tempat tahanan macam hotel bitan 5, perlakuan istimewa dari semua penjaga tahan lalu kemudian pulang dan kembali korupsi atau kembali mencalonkan diri mejadi kepala desa, ya lumayan dana desa sekarang sudah sampe em em man.

Maka dari sini semua lah efek jera yang diharapkan samasekali tidak berguna, malah merasa tertantang untuk kembali melakukan korupsi, karna logika santainya adalah ” Ketauan korupsi saya tetap hidup, tidak ketauan saya untung, aman dan yang pasti tetap hidup” maka mau tidak mau hukum untuk koruptor yang mungkin sedikit tidak mencederai HAM adalah Diasingkan kedalam hutan yang penuh binatang buasnya, atau di buang kesumur, atau mungkin ke lobang buaya.

You might also like
Comments
Loading...