KolomPolitik

Menjiwai Makna Demokrasi Ditengah-Tengah Kepentingan Golongan

Oleh : Adi Riyadi – Pesta merupakan kesempatan untuk berbagai interaksi sosial, tergantung pada peserta dan pemahaman mereka tentang perilaku yang dianggap layak untuk acara tersebut. Akibatnya, pesta cenderung memperkuat standar budaya dan atau kontra-budaya, meskipun hal ini kadang-kadang dilakukan dengan sekadar memberikan konteks sosial yang lebih kurang dapat diterima untuk pelanggaran standar-standar tersebut.

Sedangkan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
Maka pesta demokrasi biasa dipakai sebagai istilah untuk pemilihan umum. Karena pemilihan umum pada hakikatnya suatu bukti dan perwujudan dari negara demokrasi, yang diikuti oleh seluruh rakyat, sehingga boleh dikata rakyat terlibat seluruhnya seperti sebuah pesta atau perayaan besar.

Pada tahun 2018, Kota Serang akan menyelenggarkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk masa jabatan 2018-2023. Siapapun yang nantinya terpilih tentu menjadi harapan kita bersama ia adalah sosok pemimpin yang benar-benar mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi, mengayomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum yang menyangkut taraf hidup orang banyak sebagaimana yang telah diamanahkan dalam UU No. 32 tahun 2004.

Penulis mengajak untuk merenungkan praktik demokrasi kita hari ini. “Demokrasi tidak akan berjalan baik, apabila tidak ada rasa tanggung jawab. Demokrasi dan tanggung jawab adalah dua serangkai yang tidak dapat dipisah-pisah. Sebagaimana hak dan kewajiban adalah dua segi daripada keutuhan yang satu, demikian pula pemerintahan, demokrasi dan tanggung jawab adalah dua segi timbal balik daripada tuntutan moral.” ( Bung Hatta ).

Menurut Prof. DR. R. Siti Zuhro, MA dalam buku Menjadikan Demokrasi Bermakna karya Jazuli Juwaini mengatakan, bahwa pilihan Indonesia sejak awal untuk menjadi negara demokratis jelas bukan pilihan yang keliru. Tetapi, demokrasi bukanlah barang jadi. Demokrasi adalah sebuah proses panjang yang memerlukan perubahan politik dari sistem yang kurang demokratis menuju sistem demokratis yang paripurna.

Penulis ingin mengajak kita semua, melakukan refleksi dan evaluasi perjalanan dan pelaksanaan demokrasi kita, bukan untuk saling menyalahkan, akan tetapi menegaskan bahwa kita perlu kembali pada jati diri dan karakter demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yakni demokrasi yang dibangun di atas hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, bukan demokrasi liberal, individual, maupun kapitalistik.

Konsep dan cita-cita luhur perubahan sistem politik di Indonesia dengan model pemilihan langsung bupati, walikota, gubernur, dan presiden serta wakil di DPRD dan DPR RI, sesungguhnya sebagaimana ungkapan Abraham Lincoln, ‘’government of the people, by the people, and for the peolple’’. Namun pesta rakyat tanpa kuasa rakyat, justru menjadi potret yang nyata di Indonesia.

Sebagian besar para pemimpin masih lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan daripada memperjuangkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan untuk rakyat. Oleh karena itu, banyak mendapat julukan sebagai ’’Pemimpin Pencitraan’’, selalu menjaga marwah kekuasaan dengan melakukan apa saja demi mempertahankan tahta kekuasan walau pada akhirnya mengorbankan rakyat.

Pertanyaan klasik, apakah Pilkada serentak murni dari, oleh, dan untuk rakyat secara utuh serta menyeluruh, atau hanya sekedar pesta demokrasi atau pesta rakyat. Mengapa demikian? Bukan sesuatu rahasia, Pilkada masih memainkan daftar pemilih, kertas suara, perolehan suara, dan pembelian hak suara, sebuah potret buruk demokrasi Pancasila. Dan, apabila semua itu masih belum mampu mengubah, maka rasanya semua masih sama saja.
Tinggal kemampuan batin dengan permohonan do’a kebaikan, di tengah-tengah jual beli suara bukan sesuatu yang maha bahaya bagi calon penguasa, permohonan do’a kesejehteraan, di tengah-tengah semua calon kepala daerah punya usaha dan cara berbeda walau harus berdarah-darah, permohonan do’a keadilan di tengah-tengah para digdaya sibuk mempertaruhkan harta, bahkan kadang lupa bahwa hidup sesungguhnya hanya untuk ibadah.

Semoga Pilkada yang akan datang, khususnya di Kota Serang, bukan hanya sekedar proses memilih kepala daerah, bukan sekedar memilih pemimpin untuk kepentingan pemilik usaha, atau jadi boneka para pengusaha, tetapi berani mengubah sejarah menjadi lebih bermarwah, menjadi pemimpin yang amanah, bukan hanya pandai memanjatkan do’a untuk kepentingan rakyat semata.

*(Penulis merupakan mahasiswa UIN Banten/Kader Front Aksi Mahasiswa)

loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close