Kolom

Pemerintah Mandul, Buka Keran Tenaga Asing

 

Oleh : Muhamad Jejen-Ketika pengangguran merajalela, tenaga kerja Indonesia tidak dihargai,  dan kemelut kemiskinan tidak pernah tuntas, justru pemerintah membuat regulasi baru mempermudah Tenga Kerja Asing (TKA) masuk Indonesia, “bak  keran yang baru dibuka”.

UU No 20 Tahun 2018, tentang penggunaan Tentanga Kerja Asing. Tendensi menguntungkan sepihak, lahirnya regulasi ini sebagai dalih pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui investasi, tapi tidak halnya di dasari dengan eksplanasi yang seringkali mematikan pekerja-pekerja Indonesia,

Dalam perppres ini disebutkan setiap pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh tenaga kerja asing.

Persoalan kompetensi yang memang seringkali dibenturkan dalam ranah industrialis melimitatif rakyat lokal untuk menduduki jabatan tertentu, bicara kemampuan pemerintah lebih memobilisir asing untuk memegang jabatan dalam suatu perusahaan, kendatipun hal ini bukan semacam tukar pengetahuan, melainkan yang terjadi adalah sifat permanen.

Bukan tanpa alasa Ribuan tenaga kerja lokal di PHK, kurangnya perhatian pemerintah untuk mengembangkan tenaga kerja Indonesia, disisi lain perppres ini juga menenggelamkan anak bangsa untuk dapat menikmati industri-industri di tanahnya sendiri.

Problematika dalam isi perppres tersebut bermunculan, bagaimana penjelasan daripada regulasi ini yang memang telah disahkan oleh presiden, disebutkan bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing dilakukan oleh pemberi kerja  tenaga kerja asing (TKA), dalam hubungan kerja utuk jabatan tertenut dan waktu tertentu.

Kerancuan dalam batasan waktu terhadap tenaga kerja asing suatu indikasi akan memperparah pengangguran bagi rakyat Indonesia, pasalnya sebelum terjadinya regulasi ini tenaga kerja Indonesia susah untuk mendapatkan pekerjaan yang laya, disamping itu kesejahteraan pekerja yang mendiami suatu perusahaan seringkali terancam, lantaran PHK yang dilakukan oleh perusahaan selalu datang tidak terduga,

Kemudian dalam perkembangan angkatan kerja indonesia, pertahun selalu meningkat, bahkan  angkatan kerja yang tercatat baru-baru ini  tiga juta jiwa pertahunnya, ironisnya dalam pada sector pertumbuhan ekonomi sedang lesu, kebijakan pemerintah melalui regulasi TKA adalah salah satu yang  mencederai hak rakyat untuk mencicipi pekerjaan, tidak diimbangi dengan pendidikan yang merata rakyat akan tergerus oleh sulitnya mencari lapangan pekerjaaan,  padahal peran pemerintah dalam mengembangkan potensi Sumber daya manusia sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar, akan tetapi pemerintah justru selalu merampas hak-hak rakyatnya.

Bagaimana kemudian jokowi pernah berjanji akan memberikan 10 juta jiwa lapangan pekerjaan dalam jangka pertahun. Akan tetapi pada faktanya jauh daripada janji penguasa tersebut, dari sekian puluh juta jiwa rakyat Indonesia, hanya segelintir yang menikmati pekerjaan,  tidak bisa dinafikan alibi pemerintah dalam menggenjot investasi sebagai wujud kapitalis  baru, bagaimana  hari ini yang menikmati hasi kekayaan indonseia hanyalah golongan-golongan tertentu, bahkan salah satunya pemerintah yang busuk.

Dalam diskursus seringali terjadi kontradiksi wacana pemerintah terhadap kerjasama dengan china, bukanya hanya persoalan menumbuhkan investasi, karena china salah satu Negara yang seringkali menggeser rakyat lokal melalui political dan investasi global, kita ketahui china salah satu yang bisa dikatakan mesin penumbang rakyat local, dalam hal menguasai industri sudah terjadi di afrika, ketika pada saat itu dari produktifitasi bertransisi kesektor pertambangan, bahkan bisa menguasai seluruh sector melalui kelihaian politiknya,

Di Indonesia sendiri, tidak aneh kiranya mendengar tenaga kerja asing yang menguasai saham industri, dengan kemudian merambat pada pertambangan-pertambangan yang ada di tiap sector, di Sulawesi, papua, dan lain sebagainya.

Gambaran kecil ada disulawesi, Menurut data disulawesi sendiri tambang sudah hampir sepenuhnya dikuasai asing dalam pada satu perusahaan 90% dikuasai china, bagaimana dengan nasib rakyat Indonesia?

Ironisnya lagi perosalan izin yang mudah tendensi memberi kebebasan asing dalam menduduki sentral industri, hanya waktu 2 hari asing bisa bermukim dengan bebas, tidak disertai syarat yang rasional,

Pasal 21 ayat (3) berbunyi :izin tinggal bagi TKA untuk pertama kali diberikan paling lama dua tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”

Pasal di atas mengisyaratkan, pemerintah memberikan hak kebebasan asing untuk tinggal selama-lamanya dan  mengeruk kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri,

Padahal jika pemerintah bisa melihat pengagguran di indonesia mungkin regulasi ini tidak akan hadir, artinya pemerintah yang mewakili rakyat, penulis  bisa mengatakan “buta matanya juga buta hatinya”

Menurut data jumlah tenaga asing tahun 2018 mencapapi 126 ribu, hal ini naik 70% disbanding tahun 2016, disisi lain yang mendominasinya adalah pekerja, Tiongkok, Jepang, Amerika, dan singapura, namun yang disayangkan seringkali data tidak berbicara sebenarnya, barangkali data hanyalah alat pemerintah untuk menyulap kepercayaan rakyat, pada faktanya jika di kroscek kesetiap sector perusahaan jumlah tenaga asing membeledak, jauh dari catatan data.

Kemudian yang mirinya lagi kementrian tenaga kerja, salah kaprah dalam menjalankan fungsinya, sehingga yang terjadi melalui data administrative, sertifikat keterangan, dan surat pernyataan, bisa dikatakan lolos, dan mendapatkan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA)

Seharusnya ada semacam pengecekan yang memang sesuai dengan kompetensi keahlinannya, sehingga bisa terlihat daripada kemampuannya tersebut, kemudian persoalan transper keahlian yang belum memberikan angina segar terhadap perusahaan, karena memang seringkali asing  dalam satu perusahaan menduduki jabatan puluhan tahun , bukankah ini jauh daripada ketentuan syarat transfer ahli!

Kalau diinventarisasikan peroalan yang sekarang dihadapi oleh buruh membentang luas, lain halnya dengan musim Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK), ketika persoalan demi perosalan belum tuntas, pemerintah malah menambah perosalan baru lagi malui UU No 20 Tahun 2018.

Maka atas dasar ini saya selaku rakyat yang mewakili buruh menolak keras terhadap di undangkannya regulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam konteks yang sama kondisi seperti diatas tidak akan pernah tuntas jika dalam hal ini pemerintah tidak mengembalikan kesejahteraan rakyat dalam, mengenyam pekerjaan.

 

loading...

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close