Aspirasi Mahasiswa

Segera Ciptakan Payung Hukum Pendidikan Gratis 12 tahun

[miptheme_dropcap style=”normal” color=”#222222″ background=””]D[/miptheme_dropcap]unia Pendidikan adalah suatu konsep yang paling berpengaruh untuk membangun kecerdasan masal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. didalam dunia pendidikan, sudah jelas pengelolah Instansi pendidikan sudah memiliki konsep yang sangat baik dan terstruktur dalam mencapai tujuan untuk mencerdaskan putra dan putri bangsa. walaupun begitu, perlu adanya pengawasan dan kejujuran dalam pelaksanaannya. karena apabila ada kesalahan atau keburukan dalam pelaksanaan konsep tersebut maka akibat terbesar yang harus kita tanggung adalah Kebodohan Masal yang memiliki dampak besar pada kemunduran bangsa ini sendiri.

Menurut ayat 1-4 Pasal 31 UUD 1945 dan Amandemen yang berbunyi : (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Menurut ayat 1-2 Pasal 1 PP Nomor 47 Tahun 2008 Berbunyi : (1) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. (2) Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
Bila kedua aturan diatas dikaji secara Yuridis melalui Heararki Perundangan-Undangan yang tertuang dalam UU no 12 tahun 2012, jelas tidak ada permasalahan karena PP no 47 Tahun 2008 mempertegas isi dari pasal 31 UUD RI. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa PP no 47 Tahun 2008 diganti dengan PP yang baru untuk membangun Indonesia yang Cerdas dan Berahlak mulia hingga SMA / sederajat.
Akan tetapi dalam membuat aturan atau hukum, pemerintah yang berwenang juga mengkaji secara Sosiologi. Sedikit saya menguraikan kajian awal dari diri saya Pribadi. Pertama, melalui Website Menteri keuangan saya mendapat Informasi bahwa APBN tahun 2017 yang dialokasikan 20% untuk Anggaran pendidikan kurang lebih 416,1 Triliun. Jumlah ini cukup pantastis dan perlu pengawasan yang mendalam dan kejujuran dalam pengelolahannya.

Kedua, pada saat ini kita tidak munafik bahwa Negara Indonesia sudah dikuasai perusahaan Asing yang memberikan Syarat lulusan SMA sederajatlah, yang bisa melamar pekerjaan di Perusahaan mereka. Inilah faktor penyebab banyaknya pengangguran di Indonesia.
Ketiga, banyak sekali saya membaca atau melihat secara langsung orang-orang yang tidak bisa melanjutkan ke SMA sederajat dengan alasan klasik tanpa Solusi dari pemerintah yaitu Tidak punya biaya.

Dari penjelasan beberapa asas Yuridis dan asas Sosiologis diatas, Tuntutan besar saya dalam Tulisan ini adalah Gratiskan Biaya Pendidikan 12 tahun atau Hingga SMA sederajat untuk Warga Negara Indonesia dengan cara menggantikan PP no 47 tahun 2008 dengan PP yang baru. Serta perlunya pengawasan lebih terhadap dunia pendidikan agar Dunia Pendidikan tidak dicampur adukkan kedalam dunia lain yang dianggap merusak moral bangsa.

You might also like
Comments
Loading...