Aspirasi Mahasiswa

Demokrasi Dan Runtuhnya Peran Negara

  • Demokrasi memang “dari rakyat”, tetapi tidak “untuk rakyat”, apalagi “oleh rakyat”. Demokrasi pada zaman globalisasi hanya berarti sebuah metode pemilihan pemimpin lewat voting, tidak ada hubungannya dengan kedaulatan rakyat atau warga negara.

    Rezim berlabel demokrasi adalah mangsa paling empuk bagi perusahaan multinasional ketimbang rezim otoriter, ataupun komunis. Di negara-negara maju taktik yang dipakai perusahaan multinasional itu benar-benar menggerogoti demokrasi sampai ke akar-akarnya sehingga demokrasi akhirnya hanya seperti mayat hidup.

    Para politisi memang dipilih oleh rakyat, tetapi begitu terpilih yang terjadi adalah politisi tidak peduli lagi dengan konstituennya. Para politisi malah sibuk menjadi ‘pelayan’ bos-bos perusahaan multinasional. Apa pun yang mereka minta dikabulkan. Kebijakan-kebijakan yang mereka berikan kepada perusahaan multinasional jelas hanya menguntungkan satu pihak, dan merugikan para pemilih.

    Demokrasi telah dimanipulasi sedemikian rupa oleh negara maju sehingga menjadi alat ampuh guna mengintimidasi negara miskin. Banyak orang merasa heran mengapa negara maju sedemikian getol mengumandangkan demokrasi, padahal mereka sendiri ‘tidak sepenuhnya’ menjalankan demokrasi di dalam negerinya. Berbagai macam indeks demokrasi yang pernah dibuat memperlihatkan, misalnya, Amerika Serikat (AS) bukan negara yang paling demokratis. Demikian pula Inggris dan Perancis. Tapi mengapa mereka tetap ingin “mengajari” negara miskin untuk berdemokrasi?

    Bila melihat ke tingkat internasional, justru negara yang dianggap paling demokratis (AS dan Inggris) merupakan negara yang berkelakuan paling tidak demokratis. Contoh paling dekat adalah invasi ke Irak, yang dilakukan tanpa persetujuan PBB. Belum lagi sepanjang sejarah Perang Dingin saat AS banyak melanggar kedaulatan negara yang tidak sepaham dengannya. Peristiwa berdarah tahun 1965 di Indonesia sendiri merupakan buah hasil bagian dari rekayasa badan Intelejen AS.

    Pada akhirnya kampanye demokrasi di dunia internasional adalah kerangka kampanye pasar bebas di dunia (yang dilancarkan IMF, Bank Dunia, dan terutama WTO). Pasar bebas yang sulit terjadi bila tidak ditopang sistem demokrasi, menggunakan topeng demokrasi sebagai instrumen guna terwujudnya pasar bebas. Demokrasi yang sangat mudah dikuasai kelompok bisnis lokal maupun internasional, menghasilkan kebijakan yang propasar dan probisnis. Maka, dengan dalih ‘good gevernance’, demokrasi dikampanyekan besar-besaran, tetapi itu demi kepentingan terselenggaranya pasar bebas. Dengan pasar bebas (globalisasi), negara majulah yang akhirnya menikmati porsi besar kekayaan di bumi.*

    ***

    Demokrasi bisa dibilang hanyalah racun yang diberi label obat oleh mereka, yang diciptakan hanya untuk memuluskan taktik dan menundukan peran negara dibawah telapak kaki mereka. Seperti yang telah dirumuskan Karl Marx, bahwa negara sudah kehilangan otonominya ketika sudah dijadikan the executive committee of the bourgeoise class, kelas borjuis dengan kemampuan finansial yang besar dapat “membeli” negara dan menjadikan negara tidak ubah sebagai panitia yang menjalankan perintah dan kehendak borjuis atau bisa dikatakan negara hanyalah boneka permainan kelas borjuis/kapitalis.

    Undang-undang yang harusnya dibuat untuk melindungi kepentingan umum dibelokkan sehingga melindungi kepentingan sektoral kelas kapitalis. Bahkan negara yang harusnya memonopoli aparat demi menjaga kedaulatan, sekaligus ketertiban masyarakat dari hal yang tidak diinginkan. Malah bisa diperjual belikan dan digunakan oleh bandit-bandit dalam menjalankan bisnisnya, mereka berhasil “membeli” aparat agar tutup mulut dan tunduk pada kemauan mereka.

    Peran negara sepertinya nyaris atau mungkin telah berhasil dipinggirkan oleh keberhasilan propaganda ekonomi neoliberal untuk memberi ruang seluas-luasnya pada bisnis. Begitu segala sesuatu sudah berhasil diprivatisasikan, hilanglah peran negara sebagai pemegang monopoli pemakaian kekerasan, begitu pula peran penjamin ketentraman.

    Pada akhirnya kekuatan kapitalis global yang menjelma dalam diri multi national corporation (MNC) praktis telah membuat negara tak lebih dari “satpam” penjaga keamanan mereka. Negara melindungi baik-baik keamanan dan kepentingan MNC, meski harus mengorbankan kepentingan warga negara.

    Negara yang telah diimpit oleh MNC sudah pasti akan mendahulukan kepentingan tuan MNC dari pada ‘warga’ negaranya. Jadi dapatlah dipahami bahwa kita tak perlu mengharapkan lagi kehadiran negara yang telah diimpit oleh MNC, karena negara sendiri menganggap warga negaranya tidak apa-apa menjadi korban dalam pembangunan. Kemarahan masih bisa diredam dengan popor senapan!!.**

    Penulis  : Asoy

Comments
Loading...