Aspirasi Mahasiswa

Beberapa Kesalahan Pembentukan Hukum dan Perundangan-Undangan

Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12/2011 (yang menggantikan UU No. 10/2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

  1. UUD 1945, merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
  2. Ketetapan MPR
  3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
  4. Undang (Perpu)
  5. Peraturan Pemerintah (PP)
  6. Peraturan Presiden (Perpres)
  7. Peraturan Daerah (Perda), termasuk pula Qanun yang berlaku di Aceh, serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat.
  8. Peraturan Desa.

Walaupun Hierarki Perundang-undangan sudah dijelaskan secara detail dalam UU no 12 tahun 2011, masih banyak kesalahan-kesalahan dalam pembuatan aturan-aturan. kesalahan tersebut bisa dikoreksi melalui hak Uji Materi dan judicial review yang akan diajukan ke Pengadilan MK dan MA sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sepanjang 2015, MK telah menerima dan meregistrasi 141 perkara yang terdiri dari 140 perkara uji materi UU dan satu perkara SKLN. Selain itu, ada perkara yang merupakan tindak lanjut tahun 2014 sebanyak 80 perkara. Sehingga total yang ditangani MK sepanjang 2015 berjumlah 221 perkara.

Dari jumlah tersebut, 158 perkara sudah diputus. pertanyaan besar dalam diri penulis, kenapa hal ini bisa terjadi? hal ini harus menjadi pembelajaran dan perlu kehati-hatian dalam pembentukan peraturan, baik di tingkat Daerah dan di tingkat nasional. banyaknya uji materi dan judicial review ini ada indikasi bahwa pemerintah bersangkutan tidak memahami tata cara atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan peraturan. hal ini sangat disayangkan karena apabila MK atau MA menerima uji materi dan judicial riview tersebut. Secara langsung peraturan perundang-undangan tersebut harus dijabut. tindak lanjutkan ada 2 pilihan, pertama merevisi kembali peraturan tersebut atau UU tersebut harus dihapuskan.

Pekerjaan rumah yang besar bagi praktisi hukum dan akademisi hukum untuk mengantisipsi terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pembuatan hukum di Indonesia. apabila kesalahan-kesalahan ini dilakukan berulang-ulang tanpa diperbaiki, maka akan terjadi tumpang tindih hukum sehingga mengganggu kesetabilan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. solusi terbaik yang saya tawarkan adalah kehati-hatian dalam membuat hukum atau perundang-undangan, perlu tindakan tegas terhadap pemerintah yang telah melakukan kesalahan dalam pembuatan hukum dan perundang-undangan, dalam memilih pemerintah terutama anggota DPR yang mempunyai Hak legislatif adalah orang yang benar-benar mapan secara keilmuan dan pemahaman pembentukan hukum.

#Maharaja_Ramadhan_Igandhi Ngusu di Istana Khayalan

You might also like
Comments
Loading...