Aspirasi Mahasiswa

FAM UIN Banten Kutuk Keras Tindakan Pungli di SMKN 2 Kota Serang.

Menyikapi persoalan dugaan Pungli yang dilakukan oleh SMKN 2 Kota Serang kepada orang tua siswa , Sekretaris Jendral Front Aksi Mahasiswa UIN SMH Banten, Nahrul (19)  angkat bicara, ia mengutuk keras tindakan oknum pendidikan yang terlibat pungli tersebut (05/05), Menurutnya, pengambilan biaya pendidikan sekolah negeri kepada orang tua siswa adalah pungli dan tindakan tersebut melanggar UU 1945 pasal 31 ayat 2.

“Pendidikan adalah hal utama, Jika sekolah negeri membebankan biaya pendidikan kepada orang tua atau wali murid, itu termasuk pungli, sebab semua sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 2, disitu dijelaskan bahwa  “Warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Nahrul Juga meminta kepada semua pihak yang mempunyai kewenangan seperti tim saber pungli untuk segera mengusut kasus pungli di SMKN 2 Kota Serang.

“Dan kami dari Front Aksi Mahasiswa (FAM) UIN SMH Banten mengutuk keras tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum tersebut, Pemerintah daerah dan semua pihak yang berwenang harus segera mengusut tuntas kasus – kasus pungli di provinsi Banten, khusunya seperti yang terjadi di SMKN 2 Kota Serang”

Sementara itu, anggota Tim  Intelijen Siber Pungli, Bambang meminta kepada SMKN 2 Kota Serang Untuk mengembalikan dana pungli terebut

“Kami sedang mengumpulkan bukti – bukti (terkait dengan pungutan liar – red), bahkan kami juga telah menghimbau agar uang SPP sebesar Rp. 3,6 juta yang diminta oleh SMKN 2 Kota Serang dapat segera dikembalikan” Ujarnya seperti yang dikutip media cetak, Metro Serang – Banten Pos.

Sebelumnya, Banyak orang tua siswa yang mengeluhkan pungutan sebesar Rp. 3,6 Juta/siswa pertahun yang ditetapkan oleh pihak SMKN 2 Kota Serang, mereka menilai keputusan tersebut sangat memberatkan padahal selama ini pihak sekolah mendapat biaya oprasional sekolah ( Dana Bos) baik dari APBN maupun dari APBD.

Kepala sekolah SMKN 2 Kota Serang , Lilik Hidayatullah dan ketua KCD Kota Serang, Dindikbud Banten, Entus berdalih bahwa pungutan yang dilakukan di SMKN 2 Kota Serang sudah sesuai Pergub No. 30 Tahun 2017, menurut Lilik, keputusan tersebut merupakan hasil rapat bersama orang tua walimurid dan tidak ada yang menolaknya.

Namun, salah seorang walimurid yang mengikuti rapat merasa bingung dengan keputusan penetapan pungutan tersebut, menurutnya rapat tersebut terasa sangat aneh karna terasa lebih seperti sosialisasi daripada rapat walimurid

“Kami cuma diberi penjelasan bahwa biasa persiswa pertahun sebanyak Rp. 5jt, tapi yang didanai oleh BOS hanya sebesar Rp. 1,4juta, sementara sisanya dibebankan pada orang tua” katanya.

You might also like
Comments
Loading...