Aspirasi Mahasiswa

ANTARA PERPPU DAN KEBEBASAN BERSERIKAT DI REPUBLIK AJAIB

Oleh Jafra30 – Hak asasi manusia dimiliki setiap orang dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat 1. Namun pada kenyataannya, banyak orang yang menjadi korban pelanggaran HAM. Banyak orang yang disiksa, diperbudak, dibunuh, diambil kebebasannya, dll.

Menurut saya, dari sekian banyak pelanggaran HAM yang terjadi, yang paling sering dilanggar adalah hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat 3. Dalam ayat tersebut, dikatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Mengapa hak tersebut yang paling banyak dilanggar? Karena tanpa sadar kitapun pernah melakukannya.

Misalnya jika di suatu organisasi ada seorang anggota yang malas berkumpul. Saat ada rapat organisasi tersebut, anggota yang malas tadi ingin menyampaikan pendapatnya, tetapi ditolak mentah-mentah dan tidak didengarkan oleh anggota organisasi yang lainnya. Atau misalkan pula ada anggota organisasi yang tidak diperbolehkan oleh anggota lain untuk berkumpul, karena anggota tersebut sering mengacau.

Contoh kasus pelanggaran HAM berat tentang hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat adalah Tragedi Trisakti. Tragedi tersebut terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Tragedi dilatarbelakangi oleh krisis finansial pada awal tahun 1998 dan massa menuntut agar Soeharto turun dari jabatannya. Demonstrasi di depan gedung MPR/DPR diawali dengan mimbar bebas oleh civitas akademika Universitas Trisakti. Massa pun membuat aksi damai, namun dihambat oleh blokade dari aparat. Negosiasi pun dilakukan dan didapat keputusan bahwa mahasiswa dan aparat sama-sama mundur. Massa pun mundur dan kembali ke Universitas Trisakti, namun aparat maju dan mulai menembak dengan peluru ke arah mahasiswa. Korbanpun berjatuhan, dengan 4 orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka.

Dari Tragedi Trisakti, terlihat jelas ada pelanggaran hak menyampaikan pendapat. Para mahasiswa hanya melakukan mimbar bebas, namun diserang oleh aparat keamanan. Selain itu, ada pula pelanggaran terhadap hak hidup, karena ada 4 korban yang meninggal dunia. Padahal pada UUD 1945 pasal 28 A dikatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat penting untuk ditegakkan, karena bisa mempengaruhi kemajuan bangsa. Suatu bangsa perlu banyak inovasi dan inspirasi untuk bisa memperbaiki keadaan. Inovasi dan inspirasi tidak hanya berasal dari para pemimpin ataupun pihak luar, melainkan bisa berasal dari rakyatnya. Dengan demikian, rakyat bisa aktif dalam penentuan nasib bangsa kedepan.

Apabila kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dapat direalisasikan, niscaya akan ada banyak masukkan dari rakyat, dan pemimpin juga akan mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Dengan demikian akan terjadi hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyatnya, dan rakyatpun akan senantiasa aktif bekerja sama dalam pembangunan suatu bangsa.

Perppu Ormas merupakan sebuah bentuk tindakan pemerintah didalam menyikapi kebebasan berserikat, artinya bahwa dalam hal ini pemerintah coba bertindak agresif dalam menyikapi kebebasan berserikat. Dalam hal ini tentu banyak kajian dan pengawasan tentang lahirnya PERPPU ini. tidak bisa diterima begitu saja tanpa ada perlawanan dari rakyat, karna PERPPU ini di buat untuk membuat kegentingan negara.

HTI di sini menjadi sasaran awal dari PERPPU ini, karna memang di anggap tidak sejalan dengan negara maka harus di bubarkan, anggapan saya bahwa, HTI dijadikan tumbal awal untuk menyeret ormas yang lain, karna memang HTI di anggap pemerintah sebagai suatu ancaman negara. PERRPU ini menurut perkiraan penulis, adalah sebuah bentuk untuk meminimalisir kekisruhan di pilpres 2019, maka di bentuklah Perppu tersebut untuk mencegah kekisruhan dalam pilpres 2019. Tentu banyak ormas-ormas di indonesia utamanya ormas islam yang di anggap pemerintah adalah musuh, tentu sudah dapat kita tebak apa saja ormas yang di anggap musuh oleh negara.

Disini penulis juga menyikapi kecacatan didalam pembentukan PERPPU tersebut, seperti sengaja di buat, PERPPU di jadikan alat untuk melawan ormas yang mencoba melawan negara, dan PERPPU tersebut pun telah melangkahi PP (Peraturan Pemerintah) tentang pembubaran ormas. Artinya di sini PERPPU telah menghilangkan pengadilan untuk memutuskan apakah ormas harus di bubarkan atau tidak, karna dengan hadirnya PERPPU tersebut, pemerintah bisa mencap ormas mana pun yang di anggap oleh negara berbahaya untuk di bubarkan, tanpa melalui peroses pengadilan terlebih dahulu.

Jelas sudah bahwa dengan hadirnya perppu ini, merupakan sebuah bentuk otoriterisme negara terhadap kebebasan berserikat, karna dengan perppu ini negara memiliki senjata untuk bebasnya membubarkan ormas manapun yang di anggap oleh negara sebagai ancaman.

Selanjut dilihat dalam aspek kemanusiaan pun ini tidak manusiawi, sebab PERPPU ini tidak ada namanya peringatan atau teguran terlebih dahulu terhadap sebuah ormas, ketika sudah dianggap menjadi ancam negara maka harus bubar. Sebagai negara yang demokrastis tentu dalam hal berserikat merupakan sebuah bentuk kebebasan yang harus di indahkan oleh negara. Jika negara membebaskan warga asing untuk membuat serikat di negara ini, maka tentu ini yang harus di waspadai, mengapa tidak negara mengeluarkan perppu tentang ormas asing yang ada di republik ini, karna bagi saya bahwa ormas asing lah yang harus di awasi dan di sikapi lebih, karna yang namanya warga asing yang tinggal di negara ini tidak akan peduli dengan negara ini dan apalagi membantu untuk mensejahterakan rakyat indonesia. Di hawatirkan ketika perppu tentang ormas asing tidak ada, maka mereka akan lebih bahaya dari ormas indonesia yang di anggap berbahaya oleh negara.

You might also like
Comments
Loading...