Aspirasi Mahasiswa

Antisipasi korupsi

Kata korupsi nampaknya sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga kita atau bahkan orang awam sekalipun tau tentang hal ini, karena mungkin husus nya di Indonesia sendiri korupsi sudah menjadi semacam budaya yang susah untuk dihindari dan dicegah. Gamblang nya memang korupsi itu iyalah mengambil hak rakyat mencuri uang rakyat dengan jumlah besar. Itulah sedikit pengertiannya yang orang awam manapun tahu pengertian itu. Dan adapun pengertian lebih dan macam-macam nya saya tidak sebutkan karena di tulisan kali ini saya akan fokus pada penanggulangannya yang kalaupun tidak diterapkan semoga menjadi wawasan yang bermanfaat.

Nampaknya di Indonesia sendiri, untuk mencegah dan melenyapkan para koruptor itu memang sangat sulit. Kendatipun ada badan husus yang menangani kasus ini, kalau untuk mencabut dari akarnya sangat jauh dari kemungkinan, dan badan husus itu juga bukan mencegah melainkan hanya menangkap dan menangangi orang-orang yang sudah terlibat. Maka dari itu kasus yang satu ini tidak pernah bisa tuntas dari bumi nusantara ini. Sekalipun para kiyai, tokoh masyarakat, dan ulama-ulama besar di indonesia yang mendo’akan, kasus ini tidak akan tuntas. Sehingga pada suatu waktu saya mendengarkan ceramahnya kiyai seribu umat yang mendoakan agar pemimpin negri ini tidak melakukan korupsi, saya hanya tertawa kecil seraya berpikir, mungkinkah Indonesia bisa bebas dari korupsi yang melanda dan mendarah daging?

Ini bukan soal baik buruk nya seorang parlemen atau pemerintahan. Kalau bicara korupsi yang tidak usai-usainya berati sekarang kita harus bicara soal sistem. Pengendara motor tidak bisa disalahkan sepenuhnya jika motor yang ia tunggangi bahan bakarnya boros, karena yang salah bukan pengendaranya melainkan sistem mesinnya yang salah atau rusak. Di Indonesia sendiri saya pikir juga sistem pemerintahannya yang bobrok sehingga memberikan kesempatan bagi orang-orang baik melakukan tindakan kotor itu. Pendek kata “kalo sistem nya kotor orang yang menungganginya pun pasti ikut-ikutan kotor”. Selagi sistem ini tidak di perbaharui maka untuk perataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai karena baik Negara maupun lembaga itu sistemnya mencoba-coba. Kalau tidak cocok dengan sistem demokrasi trias politika perlu diganti dengan yang lain. Karena sistem demokrasi itu hanya bicara politik dan hak, tidak bicara kesejahteraan dan pemerataan rakyat.

Maka saya sedikit ingat dengan wacana bapak republik yang dilupakan (TAN MALAKA) tentang pikirannya yang sangat gemilang tentang sistem pemerintahannya yang kalau diterapkan di negri ini saya kira cocok untuk mengantisipasi tindakn korupsi ini.

Dia sangat tidak setuju dengan sistem pemerintahan trias politika ala Montesquieu yang dipisahkan melalui tiga lembaga itu. eksekutif, yudikatif dan legislative itu. Pemisahan kekuasaan seperti itu kurang efektif dan hanya menimbulkan kesenjangan antara pembuat dan yang menjalankan undang-undang, antara peraturan dan realitas tentu tak singkron. Bagaimana caranya legislatif membuat undang-undang dengan efektif kalau dia tidak tahu sepenuhnya tentang rakyat, tidak tahu sepenuhnya keinginan rakyat. Sementara itu kebutuhan rakyat setiap saatnya berbeda-beda. Parlemen membuat peraturan hanya melihat dari jauh saja (tidak riil). Hal ini akan membuat repot pemerintah yang menjalankannya.

Sistem demokrasi seperti ini dengan penerapan pemilihan 5 tahun sekali itu juga terlalu lama. Dan dengan jangka yang cukup lama itu mereka telah menjelma menjadi golongan sendiri sendiri, lupa pada rakyat dan jauh dengan rakyat. Kalau sudah jauh dengan rakyat, tidak peduli dengan rakyat, tidak peka dengan masalah rakyat maka merekasudah tidak pantas lagi disebut dengan dewan perwakilan rakyat. Jika sudah begitu dekat kemungkinan parlemen itu akan mengeluarkan kebijakan yang hanya menguntungkan golongan nya saja. Seperti mengeluarkan kebijakan tentang pelegalan lahan agraria untuk kaum kapitalis dan kaum pemodal dengan kedok kesejahteraan rakyat padahal rakyat tidak mendapatkan apa yang semanis parlemen itu bicarakan. Kalau sudah berselingkuh dengan pemodal, pengusaha dan perbankan maka dekat kemungkinan pula akan berselingkuh dengan lembaga- lembaga yang lainnya. Disamping sistem yang rusak ini ada peluang besar pula untuk memakan hak hak rakyat. Dan setelah itu semua lembaga ketularan dan ikut-ikutan akhirnya korupsi tidak akan pernah selesai di negri ini. Parlemen tak ubahnya hanya golongan yang tak berguna yang hanya jago diskusi dan pintar membual membodohi rakyat yang di ongkosi dengan mahal oleh Negara. Makannya sampai dedik-detik terakhir, pendiriannya tetap kokoh dan bahkan dia sangat mementang tentang dibentuknya partai-partai di Indonesia sejak pertama kali kemerdekaannya, karena partai akan bermuara pada parlemen dan hanya akan menimbulkan kesenjangan antara pemimpin dan rakyat.

Kurang lebih begitulah kritik TAN MALAKA tentang sistem pemerintahan ala trias poliika itu yang dikemukakannya dua abad yang lalu yang kalau di ulur ke zaman sekarang sangat benar adanya. Dan kalau sosoknya masih ada ditengah-tengah kita mungkin seraya berteriak lantang pada parlemen dan rakyat “benarkan gagasan dan dugaan saya…..!

Lantas bagaimanakah konsep TAN MALAKA tentang pengolahan Negara dengan sangat efisien itu. Dia mengonsepkan bahwa seharusnya Indonesia ini dikelolah oleh satu badan organisasi yang besar. Dan dalam tubuh organisasi itu dibentuk dan dibagi kewenangan sebagai pelaksana, pemeriksa atau pengawas dan peradilan. Seperti NU, muhammadiyah dan organisasi-organisasi besar lainnya. Mereka tidak ada itu kesenjangan antara si pelaksana, pemeriksa dan peradilan, bahkan sampai pada tingkatan yang terkecilpun mereka tidak berkesenjangan karena tidak terikat oleh partai tidak pula terikat oleh kepentingan. Jadi walaupun konsep ini dibagi seperti trias politika itu tapi ini tidak terpisah kelembagaannya, menyatu berada dalam satu naungan lembaga atau organisasi.

Nah bagaimana caranya agar lembaga ini tidak menjadi tirani orang-orang yang ada didalamnya?. Maka pemilihan atau pergantian pemimpin dan orang-orang yang ada di dalamnya jangan terlalu lama seperti yang sekarang. Cukup satu atau satu setengah tahun yang kemudian diadakan kongres besar untuk mengoreksi dan melihat kinerja para pemimpin dan anggota itu cakap atau tidak, baik atau tidak, sesuai dengan kemauan rakyat atau tidak. Kalau misalkan cakap maka kepemimpinannya layak dilanjutkan. Kalau tidak maka dikonges itu diputuskan atas pemberhentiannya. Jadi, tidak ada itu korupsi-korupsi seperti sekarang ini.

Nampak jelaslah sekarang bahwa, baik itu trias politika ala montesqueiu atau demokrasi (kedaulatan rakyat) ala Rousseau cita-cita nya untuk membebaskan rakyat untuk mensejahterakan rakyat sangat jauh sekali. Karena di demokrasi sendiri hanya bicara politik dan hak saja yang terbebas, masalah ekonomi rakyat masih menderita dan terbelenggu. Revolusi prancis beberapa abad lalu itu akhirnya jauh dari cita-cita pelopornya karena hanya membebaskan rakyat dari haknya untuk ikut serta dalam pemerintahan, untuk masalah ekonomi dan kekayaan suatu Negara tetap saja kaum kapitalis dan pemodallah yang menguasainya.

 

You might also like
Comments
Loading...