Aspirasi Mahasiswa

Indonesia Darurat Konflik Agraria

Agraria merupakan hal hal yang terkait dengan pembagian, peruntukan, dan pemilikan lahan. Agraria sering disamakan dengan pertahanan. Dalam banyak hal, agraria berhubungan erat dengan pertanian (dalam pengertian luas, agrikultur). Adapun sejarah kelembagaan pertanahan, pada dasarnya adalah sejarah pencarian format penataan pertanahan nasional, yang merentang jauh ke belakang dari zaman pemerintahan kolonial Belanda, lahirnya Undang Undang Pokok Agraria hingga fungsinya diemban sekarang ini. Periode 2015 – sekarang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementrian Agraria yang berfungsi Tata Ruang dan peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertahanan Nasional yang ditetapkan pada 21 Januari 2015.

Indonesia Darurat Konflik Agraria, Diskusi FAM Banten (Front Aksi Mahasiswa) Banten yang dilaksanakan pada 26 Maret 2016 kemarin dimulai pada jam 19.30 tempat dilapangan Climbing IAIN SMHB dengan acara Saresehan “Indonesia Darurat Konflik Agraria” dan Doa Bersama, Diskusi ini karena melihat perjuangan petani dan suku anak dalam (SAD) yang sedang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki 1000 km dari jambi menuju istana Negara dengan bertujuan mengadu nasib ke DPR RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri, dan Presiden Joko Widodo.

Konflik agraria yang melilit para petani ini sudah berlangsung lama, bahkan sudah sampai puluhan tahun masalah ini tak pernah selesai, “mungkin ini sudah ke 3 kali nya para petani jambi melakukan aksi solidaritas berjalan kaki menuju Jakarta, semoga ke 3 kali ini tuntutan mereka dapat diterima”, kata Ahmad Rifai, Ketua Umum KPP STN, dalam keterangannya pada diskusi semalam.

Tanah adalah nyawa bagi manusia karena didalam tanah terdapat air emas dan lain lain. Tanah mereka telah diambil oleh orang orang kapitalis yang hanya mementingkan dirinya sendiri tidak mementingkan orang lain, mereka menyatakan sikap bahwa berdaulat diatas tanah. Menguasai tanah adalah menguasai priuk nasi.

Konflik agraria yang dialami SAD sudah sejak 1987 sedangkan konflik agraria petani kunangan Jaya I dan II sudah sejak tahun 1970-an. Bahkan konflik agraria yang dialami petani Mekar Jaya terjadi sejak 1990-an.

Reforma agraria belum saja adanya tindakan nyata tehadap rakyat yang tertindas, jika agraria berbicara tentang tanah tentunya itu memenuhi hajat hidup manusia terutama para petani, tetapi jika petani itu tidak mempunyai tanah untuk kebutuhan sehari-harinya bagaimana mereka bisa hidup tanpa adanya kebutuhan pokok? Negara Indonesia adalah negara agraris dan tak lain penduduk Indonesia memenuhi kebutuhan itu dari tanah tersebut.

Sudah sejak lahir Indonesia sampai sekarang masalah atau konflik tentang tanah (lahan) sudah merupakan alat vital masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari, tetapi di Indonesia kini kebanyakan dari petani tidak mempunyai tanah atau lahan lahan tersebut karena telah berubah menjadi Industri dan banyak yang dikuasai oleh tuan tuan tanah yang tidak mempunyai rasa kemanusiaan dan mementingkan dirinya sendiri.

Banten sendiripun masih banyak konflik agraria yang terjadi dibeberapa daerah, problema agraria adalah problema yang sudah menyentuh dimasyarakat Banten, konflik agraria yang terjadi di Cibaliung dimulai sejak 1980. Lahan masyarakat petani di Cibaliung dijadikan areal perkebunan jati dan Mahoni oleh Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BPKH) III Cikeusik Pandeglang. Padahal masyarakat secara turun temurun telah menempati areal tersebut untuk berocok tanam, masyarakat mempunyai bukti bukti yang kuat atas lahan tersebut secara sejarah diantaranya; SPPT, Girik, Letter C, serta kliktir yang dikeluarkan pemerintah Belanda dan Indonesia dan diperkuat lagi dengan makam makam keramat (karuhun). Seharus nya ini sudah menjadi Hak Asasi para petani tetapi pemerintah tidak menghiraukan itu semua artinya pemerintah gagal dalam mensejahterakan rakyat khususnya petani.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dipusatkan pada pelayanan bagi rakyat banyak, terutama dari golongan petani yang merupakan bagian terbesar rakyat Indonesia dan yang keadaan ekonominya lemah, Pada masa itu mulai dilaksanakan ketentuan ketentuan landreform mengenai pembatasan penguasaan tanah pertanian, larangan pemilikan tanah secara guntai (absentee), redistribusi tanah yang terkena ketentuan landreform dan absentee, pengaturan bagi hasil dan gadai tanah pertanian. Selain itu, dilaksanakan juga penghapusan hak hak tanah yang semua diatur dalam perangkat hukum lama, menjadi hak hak baru menurut UUPA.

Konflik agraria kini belum juga selesai karena banyak tuan tuan tanah yang ingin menguasai lahan tanah rakyat khususnya petani, seharusnya lapisan atas dan lapisan bawah bersatu atau setara, tetapi sampai saat ini tidak pernah bisa disatukan atau disetarakan karena kerakusan kapital kapital yang haus dengan uang dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan.

You might also like
Comments
Loading...