Aspirasi Mahasiswa

STOP Diskriminasi Lembaga Perguruan Tinggi Terhadap Ormawa External Kampus

Oleh : Abubakar

Kesadaran mahasiswa terhadap Tridarma Perguruan Tinggi sangatlah miris dan bahkan ada sebagian mahasiswa yang tidak mengetahui apa itu Tridarma Perguruan Tinggi, termasuk isi dalam kandungan Tridarma perguruan tinggi itu sendiri. Hal tersebut terbukti dari kurangnya kesadaran berorganisasi dalam kalangan mahasiswa terutama organisasi eksternal yang mendapat penilaian buruk dimata mahasiswa apatis/hedonis, disertai adanya dukungan dari badan lembaga perguruan tinggi itu sendiri  yang terkesan tidak memberikan pemahaman akan pentingnya organisasi terhadap mahasiswa di kampusnya sehingga mahasiswa tidak mengerti akan tupoksi dari mahasiswa itu sendiri.

Undang-undang  No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan  pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 ayat 2), hanyalah dijadikan ajang seremonial belaka sehingga esensi yang terdapat pada undang-undang tersebut tidak seutuhnya untuk menjalankan isi dalam Tridarma Perguruan Tinggi tersebut, melainkan hanya memenuhi syarat untuk mengejar gelar yang akan disandang oleh mahasiswa pada perguruan tinggi.

Terlebih ada beberapa perguruan tinggi yang tidak mengizinkan organisasi khususnya organisasi eksternal, untuk berada dan berkembang di dalam perguruan tinggi dengan dalih dibenturkan pada “Surat Keputusan Direktorat  Jendral Pendidikan Tinggi (SK DIRJEN DIKTI) No 26 tahun 2012 tentang pelarangan organisasi ekstra kampus atau partai politik dalam kehidupan kampus” dengan maksud menjaga dinamisasi keberlangsungan aktivitas mahasiswa didalam lingkungn perguruan tinggi itu sendiri. Hal tersebut yang mengakibatkan beberapa pihak menolak masuknya organisasi eksternal kedalam perguruan tinggi.

Hal di atas sangatlah bertentangan dengan UUD 1945 dalam pasal 28 yakni “Seluruh Rakyat Indonesia Memiliki Kebebasan untuk Berkumpul dan Mendirikan Organisasi” diperkuat oleh UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Maka dari itu sah-sah saja apabila organisasi eksternal menyampaikan pendapat mereka melaluai pamflet-pamplet atau hanya membuka stand pendaftaran sebagai ajang promosi saja.

Tentunya dalih-dalih SK DIRJEN DIKTI yang dilayangkan oleh badan lembaga perguruan tinggi tersebut adalah salah satu bukti diskriminasi yang terjadi terhadap mahasiswa yang mengikuti organisasi eksternal, seyogjanya “mahasiswa tempatnya di kampus dan menjalankan kaderisasipun di kampus dan apabila dibenturkan pada surat keputusan dirjen dikti tersebut maka harus kemana kita mencari kader untuk melaksanakan kaderisasi pada organisasi yang diikuti”.

You might also like
Comments
Loading...