Aspirasi Mahasiswa

SEMA I : UU KBM Tidak Sesuai Dengan Landasan dan Aturan SK Dirjen Tahun 2016

indokampus.com – Statement tersebut disampaikan dalam kolom komentar postingan ketua Senat Mahasiswa Insitut (SEMA I), Nanang Afifi di group facebook IAIN Community, kamis (23/03)

Mengikuti jejak ketua SEMA Institut IAIN SMH Banten prihal klarifikasi masalah KBM yang menyudutkan pihak SEMA – I tentang pelanggaran terhadap UU KBM, Tim Indokampus kemudian mendatangi undangan SEMA I sesuai dengan yang beliau sampaikan pada Forum/Group Facebook IAIN Community guna mencari kebenaran dibalik isu “Wakil Ketua SEMA I Melanggar UU KBM” yang diperparah dengan munculnya spanduk penggugatan di area kampus 1 IAIN SMH Banten. Pasalnya, spanduk yang bertuliskan “Copot wakil 1 SEMA I Karena Melanggar UU KBM” tersebut mempunyai identitas dengan hastag AMPK (#AMPK)

Namun sesampainya di TKP, Tim tidak menemukan indikasi adanya pihak penggugat yang memasang spanduk tersebut. kemudian Tim melakukan wawancara terbuka kepada Ketua Senat Mahasiswa Institut, Nanang Afifi.

Nanang menjelaskan bahwa pemasangan spanduk tersebut merupakan  aspirasi mahasiswa IAIN SMH Banten, dan pihaknya pun masih menunggu pihak penggugat untuk melakukan klarifikasi terkait masalah tersebut secara kekeluargaan.

“Kita anggap itu sebagai aspirasi mahasiswa, dan kami pun menunggu pihak penggugat untuk datang kemudian melakukan klarifikasi masalah tersebut secara kekeluargaan” ujarnya

Pihak SEMA menyatakan bahwa jika Pihak penggugat tidak bersedia mendatangi kantor SEMA I, maka SEMA I akan segera melepas spanduk tersebut.

“Kita akan cabut spanduk tersebut jika memang pihak penggugat tidak datang untuk klarifikasi masalah ini sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan”, tambahnya

Pihak SEMA I menilai bahwa pihak penggugat masih mengacu pada UU KBM Tahun 2016, UU KBM tersebut mengatur mekanisme persyaratan dan pemilihan anggota dan pengurus SEMA I minimal semester 7, dan UU Tersebut masih mengacu pada SK Dirjen Tahun 2013, Menurutnya, UU KBM tersebut tidak sesuai dengan SK Dirjen Tahun 2016 dan harus segera direvisi. Jika mengacu pada SK Dirjen Tahun 2016, maka anggota dan pengurus SEMA I minimal duduk pada semeter V.

“Pihak penggugat masih mengacu pada UU KBM 2016 dan UU tersebut masih berpatokan pada SK Dirjen Tahun 2013, padahal SK Dirjen Tahun 2016 sudah keluar dan dijelaskan pada syarat dan tatacara pemilihan  senat mahasiswa yang dijelaskan pada point ke tiga “duduk pada semster V-VII” Ungkapnya.

Menurutnya, pihak SEMA I akan segera melakukan MUSEMA dan merevisi UU KBM 2016 sesuai dengan kebutuhan SK Dirjen Tahun 2016

“Rencanya kita akan segera melakukan Pra MUSEMA dan merevisi UU KBM Tahun 2016, mengkaji ulang mana pasal – pasal yang memang rancu dan perlu diperbaharui. Tambahnya.

You might also like
Comments
Loading...